Pontianak,RedMOL.id Kalimantan Barat-Sejumlah organisasi Pers dan Pekerja jurnalis di Propinsi Kalimantan Barat menyampaikan keberatan atas Pernyataan Gubernur Kalimantan Barat yang melontarkan istilah “wartawan bodrex” dalam sebuah acara resmi.

 Ucapan tersebut dinilai sangat terlalu merendahkan Profesi jurnalis dan dapat menurunkan kepercayaan Publik terhadap media.

"Wartawan adalah profesi yang diatur oleh undang-undang dan memiliki kode etik,dan setiap wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya berdasarkan undang-undang dan dilindungi undang-undang.menyamaratakan atau memberi label negatif tanpa dasar jelas merupakan bentuk pelecehan,” ujar Suheri Nasrul Tanjung,Selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Pemimpin Media Independen (DPW P2MI) Propinsi Kalimantan Barat.

Lebih lanjut menurut Herry sapaan akrabnya yang juga merupakan salah satu Pimpinan Redaksi salah satu Media online, jika ada oknum wartawan yang melanggar kode etik, mekanisme penindakan sudah diatur oleh Dewan Pers dan organisasi profesi. “Tidak bisa semua wartawan dilabeli hanya karena ulah segelintir orang,” tegasnya.

Pihaknya juga mengingatkan Para pejabat Publik untuk lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan di ruang Publik,apalagi seorang Kepala daerah,mengingat ucapan seorang Pemimpin dapat mempengaruhi opini masyarakat luas.

Sementara itu, sejumlah jurnalis di lapangan menilai Pernyataan tersebut berpotensi memperkeruh hubungan kemitraan antara Pers dan Pemerintah daerah. Mereka berharap kepala daerah yang bersangkutan dapat memberikan klarifikasi atau permintaan maaf secara terbuka.

“Pers punya peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. hubungan baik antara pemerintah dan media justru akan memperkuat transparansi dan demokrasi,”Pungkasnya.

Dance. M Pimpred Pontianak RedMOL.