Pontianak,RedMOL.id Proyek peningkatan ruas Jalan Nanga Taman – Nanga Mahap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp14,8 miliar menuai sorotan publik. Jalan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025 itu diduga sudah mengalami kerusakan meski pekerjaan belum lama rampung dikerjakan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah titik badan jalan terlihat mengalami retakan memanjang. Tidak hanya itu, permukaan aspal di beberapa bagian mulai terkelupas dan menimbulkan lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Pada sisi bahu jalan, material batu tampak berserakan dan sebagian tepian mulai mengalami pengikisan.

Dalam papan proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat melalui Bidang Bina Marga dengan nama paket “Peningkatan Jalan Nanga Taman – Nanga Mahap”.

Nilai kontrak proyek tercatat sebesar Rp14.810.998.000 dengan sumber pendanaan dari APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2025. Proyek itu dikerjakan oleh CV Megah Jaya Bersama dengan masa pelaksanaan selama 70 hari kalender.

Munculnya kerusakan di tahun anggaran yang sama memantik pertanyaan masyarakat terkait kualitas pekerjaan konstruksi dan efektivitas pengawasan teknis selama proses pengerjaan berlangsung.

“Kalau jalan baru sudah retak dan berlubang seperti ini, wajar masyarakat mempertanyakan kualitas pengerjaannya. Anggaran yang digunakan bukan kecil, ini uang rakyat,” ujar seorang warga yang melintas di ruas jalan tersebut.

Sejumlah kalangan menilai kerusakan dini pada proyek jalan biasanya dipicu oleh beberapa faktor teknis, mulai dari mutu material yang tidak sesuai spesifikasi, campuran aspal yang tidak memenuhi standar, ketebalan lapisan yang minim, hingga buruknya sistem drainase dan lemahnya pengawasan lapangan.

Kondisi tersebut mendorong masyarakat meminta Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat segera melakukan audit teknis terhadap hasil pekerjaan proyek. Pemeriksaan dianggap penting guna memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai spesifikasi kontrak maupun standar mutu konstruksi jalan.

Selain itu, publik juga meminta aparat pengawas internal pemerintah serta penegak hukum ikut melakukan pengawasan terhadap proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi hal penting agar pembangunan infrastruktur tidak sekadar menghabiskan anggaran, namun benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Apabila ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, kontraktor diminta bertanggung jawab melakukan perbaikan selama masa pemeliharaan sebagaimana ketentuan kontrak yang berlaku.

“Jangan sampai proyek jalan yang baru selesai malah cepat rusak dan akhirnya kembali membebani anggaran daerah untuk perbaikan,” tutup warga.

Dance. M Pimpred Pontianak RedMOL.